Menurut Tommy, sapaan akrab Tommy Adrian Firman, opsi pertama adalah menunda kenaikan sampai 2013/2014 sambil menyiapkan infrastruktur konversi BBM ke BBG. Kedua, menolak kenaikan. "Ketiga, menerima dilaksanakan kenaikan 1 April 2012 dengan besaran kenaikan yang sesuai kewajaran, disertai kompensasi untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan hanya bersifat konsumtif," kata tommy saat Raker dengan Menteri ESDM kemarin, Kamis (15/3/2012).
Bagi PPP, lanjut tommy, dalam hal terjadi kenaikan BBM sebagai solusi terakhir, selain kelebihannya, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga memiliki beberapa kelemahan. Selain mengatasi langsung beban kenaikan kebutuhan pokok, kelemahan BLSM potensial mengerek inflasi karena menambah signifikan jumlah uang beredar.
Selain itu, BLSM kurang memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi karena sifatnya konsumtif, bukan produktif. "Antrean panjang pengambilan BLSM juga mengesankan ekonomi nasional sedang krisis, padahal tidak," kata Tommy.
Tommy menambahkan, rapat Setgab di Cikeas, Rabu (14/3/2012) malam yang lalu juga bukan merupakan forum pengambilan keputusan, karena pada dasarnya setgab adalah forum komunikasi. Itu adalah forum sambung rasa di antara pimpinan parpol koalisi dengan SBY. Sebagai pertemuan parpol koalisi, tentu ada appeal SBY tentang etika koalisi yang sepatutnya menjadi landasan kebersamaan.
Namun, lanjut Tommy, SBY menghargai dan mencatat pandangan masing-masing pimpinan parpol koalisi. Disadari bahwa sikap masing-masing fraksi secara konstitusional akan tercermin dalam jadwal dan agenda pembahasan RAPBN-P antara fraksi-fraksi yang ada di Banggar dengan pemerintah. "Pada saatnya, PPP akan menyampaikan sikap partai secara resmi di dalam forum rapat di DPR," ujar Tommy yang juga anngota Komisi VII DPR RI.
Dan bahkan Bagi kami PPP alangkah baiknya jika BLSM itu dialihkan kepada pembangunan infrastruktur yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana jalan, sekolah, dan beasiswa pendidikan yang benar benar gratis tampa ada pungutan bersifat apapun, seperti saat ini yang sering mengatasnamakan biaya Komite."Tuturnya. (Erwin S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar