Jakarta - Anggota Komisi VII DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tommy Firman mengaku tidak diizinkan masuk lokasi bentrokan berdarah antara demonstran dan aparat keamanan di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Sabtu (24/12).
"Untuk masuk lokasi, kami tak diizinkan oleh teman-teman aparat di sini, sebab kondisinya belum memungkinkan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Tommy kepada Jurnalparlemen.com, Senin (26/12). Rencananya, Tommy berada di NTB hingga Kamis (29/12).
Menurut Tommy, terkait insiden tersebut, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPRD Bima dan teman-temannya di Dompu. Dia juga bertemu dengan mahasiswa dan warga.
"Saat ini, menurut apa yang saya temui di lapangan, masyarakat dan mahasiswa menginginkan agar Kapolda NTB dan Kapolres Bima dicopot. Mereka juga minta Bupati Bima mundur," ujar politisi PPP ini.
Tommy menambahkan, berdasarkan keterangan yang dia dapatkan, aparat mengatakan bahwa pembubaran aksi warga harus dilakukan karena sudah mengganggu ketertiban. Menurut Tommy, meski Bupati Bima Ferry Zulkarnain telah menangguhkan izin usaha pertambangan yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), hal itu telat. "Korban sudah jatuh," kata Tommy yang juga mantan atlet karate ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar