Keberatan PPP tersebut, kata Tommy , telah disampaikan kepada Wakil Presiden Boediono saat rapat pimpinan partai politik pendukung pemerintah di kediaman Wapres, Menteng, Jakarta beberapa waktu yang lalu.
"Kalau misalkan kenaikan harga bbm tidak terelakkan, kita sepakat. Namun, untuk bantuan langsung kepada masyarakat berupa uang tunai Rp150 ribu per bulan per orang, PPP tidak setuju. Sebaiknya kompensasinya digunakan untuk pendidikan, pembangunan pedesaan. Itu lebih bermakna," tegas Tommy.
Ia menjelaskan, khusus untuk dapilnya saat ini di NTB masyarakatnya masih banyak yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan, sehingga pendidikan yang putus sekolah dan biaya berobat ke rumah sakit tidak mampu sehingga alangkah baiknya BLT itu dialihkan kesana."jelas Tommy.
Bahkan Tommy juga berharap melihat BLT yang selama ini dilakukan pemerintah seakan tidak bermanfaat bahkan banyak masyarakat yang meninggal akibat desak desakan bahkan banyak yang menyelewengkan BLT tersebut.
Untuk itu khusus di NTB saya melihat sangat butuh anggaran untuk pembangunan Jalan, total panjang jalan nasional di wilayah NTB yakni 601,83 kilometer yang berada dalam kondisi baik dan 38,20 kilometer (6,35 persen) berada dalam kondisi sedang.
Sementara Jalan nasional di wilayah NTB yang berada dalam kondisi rusak ringan sepanjang 59,41 (9,87 persen) dan 65,59 kilometer (10,90 persen) yang berada dalam kondisi rusak berat.
Dari itu saya melihat alangkah bijaknya pemerintah jika BLT itu dialihkan kepada biaya Pendidikan, Kesehatan dan pembangunan agar se3suai dengan UUD 45 untuk mensejahterakan rakyat. Namun kebijakan itu kita lihat saja nantinya hari Rabu tanggal 9 3/2012. "Jelas Tommy.(Erwin Siregar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar